SUMUT TIDAK MISKIN JIKA DIMEKARKAN

Foto : http://batakworldwide.com/

JAKARTA - Provinsi Sumut sebagai induk tidak akan berubah menjadi miskin jika nantinya terbentuk empat provinsi hasil pemekaran, yakni Provinsi Tapanuli (Protap), Sumatera Tenggara (Sumtra), Kepulauan Nias, dan Provinsi Sumtera Pantai Timur.

Karenanya, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho didorong untuk merelakan saja Sumut terbelah menjadi lima provinsi, termasuk satu induknya.

Pakar pengelolaan keuangan daerah yang pernah menjabat di Direktorat Fasilitasi Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri, Fermin Silaban, menjelaskan, memang jatah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Provinsi Sumut akan terpangkas cukup banyak jika empat provinsi baru tersebut terwujud.

Hal ini lantaran penghitungan jatah DAU disesuaikan dengan jumlah penduduk, lua wilayah, dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, ketika wilayah dan jumlah penduduk sudah terbagi-bagi ke empat provinsi lainnya, otomatis jumlah DAU Provinsi Sumut akan berkurang banyak.

"Meski demikian, ya tidak berpengaruh bagi provinsi induk karena jumlah penduduk dan luas wilayah yang diurus juga berkurang," ujar Fermin Silaban kepada JPNN kemarin (9/6).

Dijelaskan, daerah induk setelah dimekarkan menjadi miskin, terjadi jika sumber pendapatan asli daerah (PAD) hanya fokus dari satu daerah saja. Begitu daerah yang menjadi sumber utama PAD itu memisahkan diri, otomatis induknya akan kehilangan banyak PAD.

Sementara untuk Provinsi Sumut, kata Fermin, tidak akan kehilangan sumber PAD yang signifikan lantaran selama ini PAD Sumut banyak didapat dari Kota Medan yang kaya industri, juga Deliserdang yang kaya perkebunan. Termasuk juga dari Simalungun dan Siantar.

Justru menurut dia, yang diragukan kemampuannya adalah calon Provinsi Tapanuli lantaran kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayahnya, potensi ekonominya kurang mumpuni. "Paling Sibolga saja yang bisa diandalkan, atau Danau Toba, tapi apa bisa diandalkan Danau Toba itu? Memang kawasan di sana subur, tapi kan sektor pertanian tak bisa diandalkan untuk PAD," ujar dia.

Namun, dia setuju Provinsi Tapanuli dibentuk, sebagai sebuah terobosan atas kebuntuan pembangunan yang terjadi selama ini. "Harapan saya, dengan nantinya menjadi provinsi tersendiri, area pertanian dari Sibolga ke Barus itu bisa digarap dengan baik sehingga bisa diandalkan," kata dia.

Pemekaran, lanjutnya, juga bisa mengatasi rentang kendali pemerintahan. "Sumut itu memang pantas dimekarkan karena banyak sekali kabupaten/kota yang jaraknya ke Medan sebagai ibukota provinsi itu terlalu jauh," bebernya.

Sekali lagi dikatakan, jika nantinya pecah jadi lima, Provinsi Sumut sebagai induk tak perlu takut miskin. Dana yang dibutuhkan untuk membangun kantor-kantor, nantinya juga banyak yang ditanggung APBN.

Ini terutama kantor-kantor instansi vertikal, seperti kantor Polda, Kantor Kejaksaan Tinggi, Kantor Pengadilan Tinggi, Markas Kodam, dll, termasuk Kanwil Kemenag. (sam/jpnn)

Sumber : JPNN