Deklarasi Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara "SAURMA"

Deklarasi Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara "SAURMA" :

Mohon doa dan restu masyarakat melanjutkan pembangunan yang belum tercapai

* Kota Tarutung macet total, dipadati kenderaan dan massa pendukung

Tarutung ()

Deklarasi pasangan calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Saur Lumbantobing, SE dan Manerep Manalu, SH atau yang dikenal dengan "SAURMA" yang dilaksanakan di Lapangan Sepakbola Bawah - Gedung Serbaguna - Tarutung (12/7) disambut antusias ribuan masyarakat dari seluruh penjuru Tapanuli Utara.

Rombongan "SAURMA" berangkat dari titik kumpul di Jalan Sisingamangaraja Tarutung dengan berjalan kaki menuju lokasi deklarasi di Lapangan Serbaguna Tarutung sehingga menyebabkan lalu lintas di Kota Tarutung macet total sekitar kurang lebih 1 jam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya massa yang mengikuti pawai tersebut, mulai dari yang berjalan kaki, mobil, dan sepeda motor, dan bahkan banyak yang menaiki becak motor.

Pantauwan wartawan, pasangan "SAURMA", setibanya di lokasi deklarasi, disambut oleh para tokoh masyarakat dan sejumlah besar massa yang tidak bisa mengikuti pawai dikarenakan padatnya lalu lintas yang menyebabkan macet total. Dengan didampingi oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Utara, Torang Lumbantobing beserta para fungsionaris partai yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, rombongan "SAURMA" mengelilingi lokasi untuk menyampaikan salam seraya memohon doa dan dukungan kepada segenap lapisan masyarakat Tapanuli Utara agar terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara periode 2014 s/d 2019. Setelah menyampaikan salam, rombongan SAURMA menuju tempat yang sudah disediakan untuk mengikuti rangkaian acara yang dimulai dengan kebaktian singkat yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari para pendukungnya.

Dalam acara tersebut, protokol mengucapkan selamat datang kepada para massa pendukung, para tamu dan undangan yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Organisasi Kepemudaan seperti AMPI dan AMPG, Partai-partai pendukung, juga termasuk para pedagang keliling yang ikut meramaikan deklarasi tersebut. “Mari kita tetap menjaga suasana Tapanuli Utara tetap kondusif”, ujar protokol dengan semangat berapi-api. “Jangan kita termakan isu yang mengatakan situasi di Tapanuli Utara memanas menjelang Pilkada, tidak benar itu”, lanjutnya. “Kalaupun benar, semoga itu bukan berasal dari kita”, sambung protokol yang disambut massa dengan antusias.

Ketua DPD Tk. II Partai Golkar Tapanuli Utara, Torang Lumbantobing yang didampingi oleh fungsionaris partai lainnnya dalam kesempatan ini juga melantik TIM Pemenangan “SAURMA”. Dalam orasi politiknya, Torang Lumbantobing mengharapkan restu dari masyarakat. “Dengan izin Tuhan, mari kita bersama memenangkan pasangan Saur Lumbantobing, SE dan Manerep Manalu, SH untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara periode 2014 sampai dengan 2019

Kabag Humas Pemkab Taput, yang ditemui wartawan terkait kehadirannya di lokasi deklarasi mengatakan bahwa di tempat itu dirinya mendapat tugas dari Pemkab Tapanuli Utara untuk memantau secara langsung proses-proses dan tahapan Pilkada di Taput. “Kami dari Tim Desk Pilkada Taput mendapat laporan bahwa ada mobilisasi PNS pada acara deklarasi ini, untuk itu kami memantau secara langsung”, ucap Pahala. “Namun sejauh ini kami tidak menemukan PNS yang secara langsung terlibat sebagai pelaksana dalam deklarasi ini”, lanjut Pahala. “Memang ada beberapa PNS yang kami lihat berada di lokasi Deklarasi ini, namun ketika saya coba konfirmasi, mereka hanya sebagai peserta”, pungkas Pahala.

“Ya, benar. Kami simpatik dengan pasangan Saur Lumbantobing dan Manerep Manalu. Kebetulan kami sedang libur tugas maka kami ikut menyemarakkan deklarasi ini”, ucap salah seorang PNS yang berprofesi sebagai guru dan tidak ingin namanya disebut. “Kami kan juga masyarakat, kami berhak mengikuti kampanye dari pasangan calon yang akan memimpin kami kelak, kami ingin mengetahui lebih dalam mengenai Visi dan Misi para kandidat, sebelum memutuskan untuk memilihnya dalam Pemilukada 2013 mendatang”, tukasnya mengakhiri pembicaraan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Jamilin Purba, MM ketika dikonfirmasi mengenai masalah ini mengatakan bahwa memang ada beberapa larangan bagi PNS untuk mengikuti kegiatan kampanye dalam Pilkada sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 namun kalau hanya sebatas sebagai pribadi dan tidak menggunakan fasilitas negara hal itu sah-sah saja asal kehadirannya sebagai peserta yang dalam hal ini hanya mendengar orasi dari Tim Kampanye. “Kan tidak mungkin seorang PNS menghindari kampanye. Misalnya, seorang PNS diluar jam kerja sedang istirahat dirumahnya. Lalu dia mendengar ada orasi dari Tim Kampanye, kan wajar dia datang kesana untuk mendengar program-program serta visi dan misi dari calon tersebut, dia kan berhak menggunakan hak pribadinya sebagai warga negara dengan memilih. Nah, dia kan perlu tahu apa dan siapa yang dipilihnya agar nanti tidak ada istilah memilih kucing dalam karung”, ujar Jamilin. “Namun, jikalau ada terbukti sah dan menyakinkan ada PNS yang ikut serta menjadi pelaksana Kampanye, dalam arti menggunakan fasilitas negara, menggunakan jabatannya untuk “memaksa” bawahannya, dan hal-hal lain yang dilarang sesuai dengan PP No. 53 pasal 4 ayat 15 huruf (a) sampai dengan huruf (d), maka kami tidak segan-segan akan mengenakan sanksi kepadanya”, ujar Jamilin menambahkan.

Terpisah, Fitriyah, mengatakan bahwa sah-sah saja seorang PNS menjadi peserta kampanye. "Ketentuannya, PNS harus netral dalam pemilihan gubernur nanti agar tidak bias. Hanya saja, dia bisa hadir tapi tanpa atribut," ujar pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Fitriyah, Kamis (14/3/2013) pada kegiatan sosialisasi pengawasan pilgub Jateng yang diikuti para PNS di Setda Jateng di Semarang, Jawa Tengah sebagaimana yang dimuat pada Harian Kompas, 14 Maret 2013. Mantan Ketua KPU Jateng itu menambahkan, kehadiran pegawai ke lokasi kampanye juga hanya untuk mengetahui visi, misi dan program figur calon gubernur tertentu, bukan untuk orasi atau ikut dukung mendukung. Informasi misi dipakai untuk dirinya sendiri, tidak untuk mempengaruhi orang lain memilih calon tertentu.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengemukakan, kegiatan sosialisasi tersebut digelar sebagai upaya preventif agar PNS betul-betul tahu tentang batasan-batasan netralitas PNS, agar nantinya bisa menempatkan diri dan akhirnya tidak menjadi korban politik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. (chompey)