GEPENG DI TAPUT SEMAKIN MENINGKAT

ANAK DIPAKSA JADI GEPENG :

PEMKAB TAPUT DIMINTA BERI PERHATIAN KHUSUS

* Juneddi T.M Tampubolon : itu masuk ke ranah kekerasan terhadap anak

Tarutung ()

Gepeng di Kota Tarutung

Menyikapi menjamurnya anak yang dipaksa menjadi gepeng (gelandangan dan pengemis, red) di beberapa wilayah di Tapanuli Utara, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara diminta memberikan perhatian khusus. Hal ini disampaikan oleh Koordinator FK-TKSK Kabupaten Tapanuli Utara, Chompey Sibarani kepada wartawan, baru-baru ini di Tarutung. “Berdasarkan pantauan kami dilapangan, gepeng di beberapa wilayah sudah semakin menjamur”, ujar Chompey yang ditemui disela-sela rutinitasnya. “Parahnya, gepeng tersebut sebagian besar adalah anak-anak”, lanjutnya. “Permasalahan ini sebenarnya harus diselesaikan oleh beberapa stake holder, seperti Dinas Pendidikan, Kepolisian, Satpol PP, Karang Taruna, Dinas Sosial, yang tentunya dibawah koordinasi dari KPAID”, sambungnya. Masih menurut Chompey, lokasi-lokasi menjamurnya gepeng tersebut adalah dijalinsum yang rusak parah seperti di Lobu Pining – Adiankoting dan dipusat kota Tarutung, serta dibeberapa daerah lainnya.

Gepeng di Lobu Pining - Adiankoting

Ramli Simamora, Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Utara yang didampingi oleh Rahel Situmorang, Kepala Seksi Pelayanan Sosial, ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan bahwa pihak Pemkab Taput melalui Dinas Sosial telah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut. “Kemarin kita sudah coba mengatasi masalah gepeng di Kota Tarutung”, ujar Ramli kepada wartawan. “Namun, ternyata masalahnya sangat kompleks, dimana ternyata anak yang menjadi gepeng tersebut masih punya orangtua, dan orangtuanya tidak setuju anaknya ditangani oleh Dinas
Sosial”, ujar Ramli. “Kami juga sudah bekerjasama dengan TKSK, Karang Taruna, Satpol PP, dan Kepolisian”, sambung Ramli. “Ketika itu orangtua mereka berjanji akan mengingatkan anak mereka dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, namun ternyata tidak beberapa lama gepeng tersebut kembali beroperasi”, lanjut Ramli.

Masih menurut Ramli, Dinas Sosial saat ini tengah mengupayakan usulan agar dana untuk kegiatan-kegiatan sosial semakin diperbanyak, seperti pembangunan rumah singgah dan dana operasional untuk mitra-mitra sosial, seperti Karang Taruna, Tagana dan TKSK, namun karena terkait dengan Pemilu, terpaksa sebagian dana APBD tersedot untuk itu sehingga dana yang dibutuhkan belum maksimal. “Kita berkoordinasi dulu dengan pejabat terkait serta dengan Tim Anggaran dari Bappeda dan Dipenloka”, tutup Ramli.

· Masuk ke ranah kekerasan terhadap anak

Juneddi Tampubolon, SH
Mantan Ketua KPAID Taput

Sementara itu, mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tapanuli Utara, Juneddi Tampubolon, mengatakan bahwa apapun alasannya, anak yang dipaksa bekerja mencari uang, dapat menyebabkan moral dan mentalnya menjadi rusak. “Seharusnya, anak harus mendapat pendidikan yang layak dan bukan malah bekerja mencari uang”, ujarnya ketika dimintai tanggapan. Juneddi mengatakan, bahwa hal ini adalah kompleks karena menyangkut semua aspek dan beberapa stake holder terkait, mulai dari masalah moral dan mental, masalah pendidikan, dan masalah kesejahteraan sosialnya.

“Sebenarnya, KPAID bisa mengambil alih masalah ini dan mengkoordinasikan penyelesaiannya kepada pihak-pihak terkait, seperti Kepolisian, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Komnas HAM, dan lain sebagainya, tetapi sampai saat ini, KPAID belum terbentuk”, ujar Juneddi kepada wartawan. Oleh karena itu, dia meminta kepada Pemerintah terutama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara agar secepatnya memproses penetapan komisioner KPAID yang telah diseleksi oleh DPRD Kabupaten Tapanuli Utara agar mereka dapat segera melaksanakan tugasnya. (Delon)