Ironis,Gedung Penyuluhan KB Kecamatan Sipoholon Tapanuli Utara Asal Jadi
KAPABILITAS PENGAWAS/REKANAN DIPERTANYAKAN
* Bangunan BKKBN Sipoholon timpang tidih dengan bangunan lain, perencanannya asal jadi
Sipoholon,(Rajawali Pos)
Pantauan terkini beberapa wartawan mingguan dilokasi menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam fisik bangunan yang konon kabarnya sudah serah terima kepada BKKBN Kabupaten Taput. Padahal sebelum bangunan tersebut tuntas masukan lisan telah beberapa kali diberikan Rajawali Pos kepada pengawas dinas kimpraswil Taput baru-baru ini. Menurut Alain Delon Simanungkalit bangunan tersebut asal jadi, sepertinya tidak melalui perencanaan serta pengawasan matang. “Sudah sepantasnya pihak yang berkompeten dalam pengerjaan bangunan itu dievaluasi kapabilitasnya, apakah telah terjadi persekongkolan beberapa pihak”, tandasnya kepada Rajawali Pos Kamis,29/11.
Demikian juga dengan warga Sirongit tanpa bersedia identitasnya dikorankan sangat menyayangkan kondisi fisik bangunan jadul tersebut, menurutnya sejak dimulai pekerjaan sudah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat terkait tertutupnya informasi kegiatan,huga berharap agar BPK turun mengaudit karena sangat mencurigakan telah terjadi penyimpangan anggaran. “Sejak dimulainya kegiatan hingga tuntas walau lewat batas waktu, proyek yang berada disamping kantor camat tak pernah terlihat papan proyek, tentang berapa biaya pengerjaan dan lain-lain yang sepatutnya diketahui masyarakat”, ujarnya kepada tiga wartawan mingguan, Kamis,29/11.
Ketika masalah ini dikonfirmasi ke Bagian Perencanaan Pemkab Taput perihal keberadaan hasil kegiatan pembangunan gedung BKKBN yang asal jadi itu. Salah seorang narasumber di dikantor tersebut mengatakan bahwa telah di ingatkan melalui rapat bersama unsur SKPD agar mengelola proyek sesuai bestek dan tepat waktu dilapangan. “Pada tanggal 25/11 lalu telah diadakan rapat pembahasan dengan SKPD yang mengelola proyek supaya mengikuti aturan main yang berlaku sesuai undang-undang, tentang adanya hasil temuan media dilapangan saya sarankan agar konfirmasi langsung ke KPA atau PPK terkait saja”, ujar pejabat yang tidak bersedia identitasnya dikorankan itu.(JPM)
0 komentar:
Posting Komentar